Politik HMI adalah Kritisme
YOGYAKARTA- Anas Urbaningrum akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum PB HMI periode 1997-1999. Mahasiswa semester III Paska Sarjana jurusan Ilmu Politik UI ini lahir di Blitar, 15 Juli 1969. Ia merupakan kader HMI yang ditempa dari bawah, dimulai dari jabatan sekretaris umum HMI Komisariat FISIP Unair (1990-1991). Kemudian menjadi Ketua HMI Cabang Surabaya(1992), pj. Ketua Umum Badko HMI Jatim(1992-1994), dan Kabid Partisipasi Pembangunan Nasional PB HMI(1995-1997). Di sela-sela penutupan kongres, kemarin, Anas sempat diwawancarai Replubika, berikut petikannya.
Bagaimana gambaran program HMI mendatang?
Programnya saya kira tidak lepas dari pokok-pikiran pikiran yang dikemukakan dalam forum kongres, itu tinggal diterjemahkan saja menjadi bentuk yang lebih kongkret, di dalam program-program HMI nanti.
Ada kritik tentang merosotnya sistem pengkaderan di HMI. Tanggapan Anda?
Saya kira sejak dulu proses pengkaderan HMI diorientasikan untuk memproduksi sebanyak mungkin sumber insani yang berkualitas. Bahasa kita memang seperti itu. Sumber insani pembangunan yang berkualitas, menurut saya, minimal ada 4 dimensi, yaitu dimensi kualitas penguasaan saintek, dimensi religiusitas, dimensi etika, dan dimensi estetika. Sumber insani yang paripurna, apabila mampu menghasilkan empat dimensi itu pada kader-kader HMI. Saya kira semua organisasi mempunyai tujuan, obsesi untuk mewujudkan manusia yang berkualitas seperti itu.
Apa rencana selanjutnya sebagai ketua baru?
Kami akan mencoba memaksimal mungkin mengemban amanah yang telah diberikan oleh peserta kongres. Kalau itu tidak mampu dilakukan, saya kira, pertanggungjawaban di kongres mendatang.
Ada kritik bahwa sepak terjang HMI belakangan ini, lebih bernuansa politik?
Saya kira HMI memang harus punya kontribusi politik. Apapun, HMI adalah politik mahasiswa. Ini terjemahannya adalah kritisisme. Bagaimana HMI mampu memerankan sikap-sikap kritisnya yang kontruktif dan berdimensi ke depan, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan untuk proses pembaruan masyarakyat.
HMI kembali ke Khittah?
Bukan kembali ke khittah, tetapi menegakan khittah. Memang lima periode terakhir perjalanan HMI, ada kecenderungan kuat untuk berorientasi pada politik struktural. Itu tidak salah. Tapi kalai itu menjadi dominan, menjadi mainstream, kemudian mengalahkan orientasi-orientasi yang lain maka akan menjadi problem. Maka diprposionalkan saja. Kita akan tetap punya fungsi politik politik, tetapi secara intelektual. Kemudian pengembangan visi entrepreneurship secara akademik. Semua itu harus diberikan ruang yang proposional juga.
Sebagai sebuah kekuatan politik, apa HMI juga akan ikut memberikan kritik pada pelaksanaan negara ini?
Pemerintah justru harus berterima kasih, jika ada potensi masyarakyat yang melakukan kritik. Sebab, kritik akan menjadi energi, menjadi kontrol, sehingga pembangunan bisa dijalankan sesuai dengan relnya. Kalau tidak ada kritik justru pemerintah harus khawatir. Kritik bisa pada pemerintah, masyarakyat dan HMI sendiri. Otokritik itu juga penting untuk pembaruan Jadi, kritik tidak dilokalisir, misalnya hanya ditunjukan pada negara atau pemerintah.
Apakah HMI juga akan ikut memberikan "warna" dalam SU MPR mendatang?
Saya kira, gerak HMI dalam bidang politik, kerangkanya adalah moralitas politik. Bagaimana kita senantiasa mengingatkan agar proses-proses politik yang berkaitan dengan SU MPR, betul-betul berjalan dalam konteks penegakan kedaulatan rakyat. Tapi bahwa HMI akan terlihat langsung disana, saya kira tidak ada konteksnya.
Tapi kan ada kekuatan bagi HMI untuk memngingatkan?
Benar. Tetapi lebik pada suara moral politik, untuk mengingatkan agar SU MPR, bukan sekedar ritualitas lima tahunan. Tetapi memiliki makna politik yang substantif bagi peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia.
Apakah HMI akan menyumbangkan pemikiran soal pemilihan presiden mendatang?
Saya kira itu tugas SU MPR. Terlalu berat nanti kalau HMI akan melangkah kesana. Saya kira HMI proporsional saja, ada tugas-tugas lain.
Apa ukuran independensi HMI menurut Anda?
Ukuran independensi HMI, menurut saya, secara etis adalah ketika ia mampu merumuskan sikap dan perilaku yang relatif otonom, mandiri, tidak didekte oleh logika-logika ekstern.
Seperti apa pengertian relatif itu?
Ya, kan kita harus melakukan komunikasi ke pihak-pihak ekstern. Dalam konteks relativitas itu, dalam koneksi komunikasi sosial, apa pun 'kan ada pertemuan kepentingan, gagasan, dan sebagainya. Tapi secara relatif kita mampu merumuskan sikap-sikap kita sacara mandiri. Jadi apa yang kita putuskan betul-betul kita keputusan kita. Bukan titipan, bukan ada......Saya kira kita harus independesilah *Ahmad Syaify
Posting Komentar